7. Berikut ini pernyataan yang tidak benar berkaitan dengan isi pasal 18 ayat (1) sampai ayat (6) adalah ....A. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pmerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan
B. Kepala daerah dipilih secara demokratis
C. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
D. Pemerintah daerah otonom tidak memiliki DPRD

8. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah ....
A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
B. Memajukan kesejahteraan umum
C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
D. Menjaga ketertiban hanya untuk wilayah- wilayah yang berdekatan dengan negara Indonesia

9. Tujuan pembentukan negara Indonesia sejalan dengan cita- cita negara kesatuan republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alenia ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

10. Melaksanakan kerjasama dengan negara lain menurut pembukaan UUD 1945 harus dilandasi oleh nilai- nilai ....
A. Kesamaan dan kesatuan
B. Perdamaian dan keadilan sosial
C. Persatuan dan perdamaian
D. Kemakmuran dan kesejahteraan

11. Di bawah ini adalah salah satu manfaat dan kesempatan yang diperoleh rakyat dalam pelaksanaan otonomi daerah, kecuali ....
A. Memajukan daerahnya
B. Memperluas daerah otonomi
C. Mengenal dengan baik daerahnya
D. Memecahkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi setempat

12. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Tugas pembantuan

13. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut ....
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Tugas pembantuan

14. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi disebut ....
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Tugas pembantuan

15. Salah satu prinsip otonomi daerah dimana daerah leluasa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan oneter dan skal, agama, serta kewenangan bidang lain yyang ditetapkan oleh aturan pemerintah merupakan prinsip ....
A. Nyata
B. Luas
C. Bertanggung jawab
D. Bertujuan