Jawaban:

B. Usul perubahan pasal-pasal diajukan minimal 1/3 anggota MPR, disampaikan secara tertulis yang memuat pasal yang akan diubah berikut alasannya, dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR, dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Penjelasan:

Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu..

✘ Pasal 37:

(1) Usul perubahan pasal-pasalUndang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabiladiajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasalUndang-Undang Dasardiajukan secara tertulisdanditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasalUndang-Undang Dasar dilakukan denganpersetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Usul perubahan pasal-pasal diajukan minimal 1/3 anggota MPR, disampaikan secara tertulis yang memuat pasal yang akan diubah berikut alasannya, dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR, dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan