Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (Peraturan Perundang-undangan) dan memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Harmonisasi produk perundang-undangan di perlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengabsahan dan arah bagi pembagunan Indonesia. Munculnya disharmonisasi hukum disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang tidak selaras baik secara vertikal maupun horizontal. Yang tidak termasuk dampak dari disharmonisasi hukum adalah…. *A. Terjadinya perbedaan penasfiran dalam pelaksanaan
B. Timbulnya ketidakpastian hukum C. Peraturan PerUndang-Undangan terlakana secara efektif
D. Disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi sebagai pendoman perilaku
E. Peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efesien​