Jawaban:

Berikut inilah penjelasan mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 :

1.Tidak mengubah pembukaan dari Undang Undang Dasar 1945

2.Akan tetap mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

3.Yang ketiga adalah, mempertegas sistem pemerintahan presidensial

4.Penjelasan dari Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hal hal yang normatif makan akan dimasukan ke dalam batang tubuh (pasal pasal)

5.Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum

Penjelasan:

Yang ketiga adalah mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang ke empat adalah bahwa hal hal yang normatif yang ada di Undang Undang Dasar 1945 akan dijelaskan di dalam pasal pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah bahwa amandemen terhadap UUD 1945 akan dilakukan dengan cara addendum.

Demikianlah ke lima poin dari kesepakatan MPR di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Pembukaan dari undang undang dasar 1945 tidak boleh dirubah karena di dalamnya menguat pancasila yang merupakan dasar dari negara indonesia dan bila pembukaan undang undang dasar 1945 dirubah maka sama saja dengan membubarkan negara kesatuan republik indonesia.

Itulah alasan dibalik tidak boleh nya UUD 1945 dirubah oleh siapapun juga. Semoga dengan pembahasan ini, pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 bisa bertambah. Sehingga kita mengetahui apa saja prosedur, tata cara dan kesepakatan apa yang harus dipatuhi saat akan melakukan perubahan atau amandemen dari UUD 1945. Karena perubahan terhadap UUD 1945 tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau seenaknya saja.