Jawaban atas pertanyaan diatas adalah

b.MA, MK, dan KY

Penjelasan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur di dalam Bab IX UUD 1945, disebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup  kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi  (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Tetapi, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA  dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara  kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan tersebut  sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang kekuasaan kehakiman

yomemimo.com/tugas/44510764

kewenangan dari hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yomemimo.com/tugas/20618516

Materi tentang Komisi Yudisial

yomemimo.com/tugas/2902040

Detil Jawaban:

Kelas :SMA

Mapel :PPKn

Bab :  

Kode :  

#AyoBelajar