Jawaban:

Eksistensi koperasi sebagai badan hukum sering dipertanyakan

terutama dari sisi manajemen dan profesionalitas pengurus yang menangani

satu koperasi. Banyaknya koperasi yang terlibat berbagai kasus penggelapan

kredit usaha tani (KUT) semakin membuat tidak eksisnya koperasi sebagai

badan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang professional

seperti CV, Firma dan PT.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan

bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka

memberikan kesejahteraan kepada kepada rakyat banyak dengan asas

demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undangundang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas

asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal

tersebut diatas,bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.2

Kenyataannya bahwa masih banyak koperasi yang beroperasi di

Indonesia sering terjadi penipuan ,yang ditandai maraknya praktik kolusi,

korupsi, nepotisme, persaingan usaha secara curang, praktik monopoli, dan

lain-lain, kepada para anggotanya atau para pengurus melarikan uang

koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga koperasi itu sendiri.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha

bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.

Didalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki

kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan

Koperasi.

Semoga membantu maaf kalau salah! ;)

Penjelasan: