Jawaban:

SIFAT UUD 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta

konstitusi fleksibel – rigid.

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah

diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis

dalam satu naskah.

Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah,

tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut

pandang, yaitu sebagai berikut.

a) Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes)

jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika

cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan

rigid.

b) Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila

konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan

rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya

hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada

pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan

bernegara.

Hukum dasar yang memuat aturanaturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang

menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat,

mengubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan

negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa

dihentikan.

Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga

supaya sistem UndangUndang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat

Undangundang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman.

Penjelasan:

SIFAT UUD 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta

konstitusi fleksibel – rigid.

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah

diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis

dalam satu naskah.

Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah,

tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut

pandang, yaitu sebagai berikut.

a) Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes)

jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika

cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan

rigid.

b) Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila

konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan

rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya

hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada

pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan

bernegara.

Hukum dasar yang memuat aturanaturan pokok saja menyerahkan aturan-aturan yang

menyelenggarakan aturan pokok itu kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat,

mengubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan

negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa

dihentikan.

Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga

supaya sistem UndangUndang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat

Undangundang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman.