Komisi Pemberantasan Korupsiatau KPK mengumumkan Wali Kota AmbonRLbersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaansuapterkait persetujuan biar prinsip pembangunancabang ritel tahun 2020 dalam Kota Ambon, Maluku, & penerimaan gratifikasi perizinan minimarket dalam Ambon.

Pembahasan:

KPK tetapkan dua tersangka lain yaitu Staf Tata Usaha Pimpinan dalam pemkot AEH & AR menurut pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon. Sejak awal April 2022 lalu, KPK telah tetapkan & mempertinggi status kasus dugaan suap tersebut ke tahap penyidikan & telah tetapkan tiga tersangka. Tersangka AR disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) alfabet a atau Pasal 5 ayat (1) alfabet b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka RL & AEH disangkakan melanggar Pasal 12 alfabet a atau alfabet b atau pasal 11 & pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi tugas kpk pada yomemimo.com/tugas/26106615

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1