Perolehan Hak Milik menurut KUH Perdata di atur dalam Pasal 584 yaitu Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena perwarisan, karena daluarsa, baik menurut undang-undang, ataupun menurut surat wasiat, dan karena penyerahan atau penunjukan berdasar atas peristiwa-peristiwa perdata tertentu untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak bersikap bebas terhadap kebendaan tersebut.

Pembahasan

KUHP yakni suatu peraturan yang digunakan guna mengadili perkara pidana yang mempunyai melindungi kepentingan umum. KUHP atau Kitab Undang-Undang Perdata mengandung peraturan tentang tindak pidana yang membawa dampak buruk terhadap ketentraman, kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban umum. Hukum pidana ini merupakan bentuk upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) di dalam penyelesaian suatu perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang mempunyai sifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Perdata maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jadi, perolehan Hak Milik menurut KUH Perdata di atur dalam Pasal 584 yaitu Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena perwarisan, karena daluarsa, baik menurut undang-undang, ataupun menurut surat wasiat, dan karena penyerahan atau penunjukan berdasar atas peristiwa-peristiwa perdata tertentu untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak bersikap bebas terhadap kebendaan tersebut.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi isi dari KUHP yomemimo.com/tugas/8156675

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4