Jenis dan hierarki UU No.10 Tahun 2004 yaitu

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Undang-undang atau peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Sedangkan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan mencakup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Daerah, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lmbaga maupun komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang.

Pembahasan

Undang-undang dalam arti formal merupakan suatu keputusan pemerintah yang berupa undang-undang dikarenakan cara pembuatannya atau dibuat pemerintah bersama dengan DPR. Sedangkan undang-undang dalam arti materil merupakan setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk bahkan orang. Dengan demikan, ada beberapa syarat-syarat berakunya undang-undang, antara lain:

1. Dengan diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri maupun sekretaris negara.
2. Memiliki tanggal berlakunya yang disesuaikan dengan tanggal yang ada dalam undang-undang.
3. Dan jika tidak ditentukan makan tanggal berlakunya mulai 30 hari sejak diundangkan dalam LN atau untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk luar Jawa dan Madura.

Oleh karena itu, pada pemberlakuan undang-undang berakhir pada saat:

1. Jangka waktu berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang sudah lampau atau sudah lama.
2. Hak maupun keadaan dimana undnag-undnag diadakan sudah tidak ada lagi.
3. Telah ada undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku lebih dahulu dan undang-undang dengan tegas dicabut oleh instansii yang membuatnya.

Pelajari Lebih Lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang Pengertian dari undang-undang yomemimo.com/tugas/7524615?referrer=searchResults

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4