Penyusunan RAPBN (Rancangan APBN) perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam Program Pembangunan Nasional. Perlu dicatat, sejak tahun 2005, penyusunan APBN mengikuti format yang baru. Ia adalah format anggaran terpadu berdasar UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran. Selain itu, penyusunan APBN juga harus merujuk kepada ketentuan Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Penyusunan APBN harus atas persetujuan DPR karena penetapannya dengan Undang-Undang. Mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahapan yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Mengutip penjelasan di laman Kemenkeu Learning Center, siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Siklus tersebut meliputi satu tahun tahap perencanaan, satu tahun tahap pelaksanaan, dan enam bulan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.