Berikut bentuk hubungan lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki hubungan dan kertertarikan secara struktur dan kedaulatan, Lembaga suprastruktur merupakan lembaga memiliki kedudukan lebih tinggi secara struktur dan secara kedaulatan lembaga suprastruktur merupakan bagian dari lembaga infrastruktur.
2. Memiliki hubungan timbal balik, bentuk hubungan ini yaitu adanya hubungan salung ketergatungan antara lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Contohnya seperti para anggota lembanga suprastruktur dipilih oleh rakyat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hasil rapat lembaga infrastruktur dan seluruh kegiatan lembaga infrastruktur dapat dijalankan apabila telah disetujui oleh lembaga suprastruktur sebagai lembaga pembuat keputusan.
3. Memiliki hubungan sesama lembaga pembuat keputusan, hubungan ini terjalin karena lembaga suprastruktur dan infrastruktur merupakan sama-sama lembaga yang saling membuat keputusan dan kebijakan yang saling mempengaruhi.
4. Memiliki hubungan yang selaras, maksudnya kedua lembaga saling mendukung dan membentuk hubungan harmonis satu sama lain dalam menjalankan kegiatannya dalam pemerintahan.
5. Adanya hubungan saling mempengaruhi, artinya kedua lembaga yaitu infrastruktur dan suprastruktur salung mempengaruhi satu sama lain adlam memberikan masukan berupa menyampaikan aspirasi rakyat dalam mengambil dan menentukan sebuah kebijakan.

Penjelasan:

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem politik yang dibahun oleh dua komponen politik yaitu suprastruktur dan infastruktur.

Berikut defenisi dari lembaga suprastruktur dan infastruktur yaitu:

1. Suprastruktur merupakan sebuah lembaga dalam struktur pemerintahaan yang memiliki fungsi, wewenag dan tugas dalam membuat serta menentukan sebuah kebijakan dalam mengatur sebuah negara. Contoh lembaga suprastruktur yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, dan Komisi Yudisial.
2. Infrastruktur adalah lembaga atau kelompok yang memiliki kekuatan politik dalam masyarakat yang memiliki tugas dan wewenag dalam membantu secara aktif mendorong terbentuknya sebuah keputusan atau kebijakan. Contoh lembaga infrastruktur yaitu partai politik, pers, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan.