Saya rasa tidak. Mengapa? Karena hukum untuk orang yang wajib bermusyawarah apabila hendak mengambil keputusan itu sampai saat ini belum ada. Hanya saja bermusyawarah menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Jadi setiap orang bebas menentukan pilihannya sendiri apabila ingin menentukan sesuatu menggunakan cara bermusyawarah atau yang lain. Tidak ada sanksi hukumnya.

Tapi apabila yang bersangkutan "diajak" bermusyawarah oleh warga lain di desa (misalnya) dan tidak ingin ikut, sanksinya mungkin tergantung dari pihak desa. Apakah itu di denda ataupun terkena sanksi moral (malu karena tidak ikut).