Pada pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 berisi tentang peraturan peraturan disiplin anggota polri. Diantaranya bahwa peraturan disiplin polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertip kehidupan anggota polisi.

Pembahasan:

Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

• Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri.
• Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan.
• Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenangdanmengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polriuntuk selanjutnyadilakukan sidangguna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkanputusan yang bersifat final.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang materi kewajiban polisi pada yomemimo.com/tugas/2230426

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1