Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam beberapa hal masihmengandung kelemahan – kelemahan. Walaupun demikian, kebijakan ini menjadi sebuah tindakan
reformis dalam sistem pemerintahan daerah, dari yang sentralistik ke arah desentralistik yang dianggap
lebih mewakili aspirasi rakyat. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya koalisi elit pemerintahan
daerah dengan para pengusaha untuk mengumpulkan keuntungan atas pengelolaan Sumber Daya Alam
yang ada bagi pribadi serta golongan tertentu, sehingga optimalisasi pencapaian tujuan otonomi itu sendiri
tidak berjalan maksimal.
Soal
Berdasarkan permasalahan di atas, kemukakan hasil analisis anda tentang solusi nyata dalam menangani
masalah tersebut di daerah!