Jawaban:

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem

kenegaraan menurut UUD 1945.Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang

mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD

1945 merupakan suprastruktur politik, lembagalembaga tersebut adalah MPR, DPR,

Presiden, BPK, dan MA.

Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai

infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat

seperti partai politik,organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan

(interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan

infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur

oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak

pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden

dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada

visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan

dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang

dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan

pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu

kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan

sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik

nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan

terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing

sektor/bidang.

Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam

mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh

Presiden.