1.Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga dapat diimplikasikan bahwa implementasi pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan ...... *A.hukum dan undang-undang
B.fungsi lembaga-lembaga tertentu
C.tingkatan pemerintahan
D.lembaga negara
E.tugas dan tanggung jawab

2.Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut.

1) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
4) Sanggup dan rela berkorban untung kepentingan negara dan bangsa
5) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditunjukkan oleh nomor .....
A.1, 2, dan 3
B.1, 2, dan 5
C.1 dan 3
D.2 dan 3
E.1
3.Pada Pasal 29 Ayat 2 UUD RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di bawah ini merupakan implementasi yang paling tepat sesuai dengan Pasal tersebut adalah ..... *
A.Setiap peraturan perundang-undangan secara material tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum Tuhan merupakan sumber bahan dan sumber nilai hukum positif Indonesia.
B.Negara berkewajiban menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
C.Pemerintah senantiasa harus mengarahkan dan mewujudkan hakikat manusia yang beradab.
D.Penyelenggara Negara berkewajiban menjamin keberlangsungan Negara Republik Indonesia, menjamin penghargaan terhadap kemajemukan bangsa, dan menjaga serta mengembangkan persatuan dalam keberagaman.
E.Pemerintah senantiasa mengarahkan dan mewujudkan hakikat manusia yang beradab.

4.Maraknya pemberitaan pelaku penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat justru melakukan tindakan pelanggaran hukum semakin menampakkan betapa buramnya kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dipandang kurang mampu mengelola persoalan hukum negaranya. Maka dari itu, perlu adanya dukungan masyarakat agar pemerintah mampu memperbaiki kondisi hukum menjadi lebih baik yaitu melalui kesadaran hukum. Fungsi pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah ..... *
A.mengubah kehidupan masyarakat agar mengenal tata pergaulan
B.menjamin kelancaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup
C.memunculkan solidaritas dan kenyamanan bagi masyarakat
E.menghindari tindakan memaksakan kehendak kepada warga masyarakat
E.mencegah tindakan yang dapat memecah persatuan dalam masyarakat

5.Akibat penerapan desentralisasi, setiap daerah di Indonesia memiliki pemerintahannya masing-masing yang biasa disebut pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini yang termasuk kewenangan pemerintah daerah pada penerapan asas desentralisasi di Indonesia adalah …. *
A.Melaksanakan politik luar negeri
B.Mengatur urusan agama dan yustisi
C.Menjalankan kebijakan moneter dan fiskal
D.Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM
E.Mengatur bidang pertahanan dan keamanan