Jawaban:

beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut antara lain :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret.

Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri.

Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.

Pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

☰

memperoleh.com

Kiat Bagus Jelaskan Kelebihan Kekurangan

Jelaskan kelebihan dan kekurangan atau (dampak positif dan negatif) masa orde lama dan orde baru

Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru [Orba].

Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat perintah sebelas maret [Supersemar], setelah terjadinya peristiwa G30S PKI di tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 – 1988 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politik maupun kebijkan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi Indonesia di masa orde baru sangat dirasakan manfaatnya terhadap upaya percepatan pembangunannya.

Pada Era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.

[Baca juga: Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin]

Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN.

Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga berusaha untuk segera mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650 % pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971.

Pembangunan yang besar ini telah membawa dampak positif, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Adapun, beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut antara lain :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret.

Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri.

Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.

Pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dari sisi ekonomi maupun politik tidak menutup adanya dampak negative dari kebijakan pada masa Orde baru tersebut. Dimana, dampak negative dari kebijakan tersebut antara lain :

Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan.

Partai Golongan karya [Golkar] menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia [PDI] dan Partai Persatuan Pembangunan [PPP] hanya bertindak sebagai pendamping.

Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Pemerintah dinilai gagal memberikan nilai berdemokrasi yang baik.