Penjelasan:

beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

1. KASUS CENTURY Kasus penyelamatan Bank Century yang terjadi pada November 2008 atau saat pemerintahan SBY-JK. Kasus Century ditengarai merugikan negara. Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membuat Panitia Hak Angket Century atau lebih dikenal Pansus Century pada 4 Desember 2009 saat pemerintahan SBY-Boediono. Pansus dibubarkan pada 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR

2. KASUS KRIMINALISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga "superbody". Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus Ketua KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnein. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut.

3. KASUS MAFIA PAJAK

Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.

4. SEKRETARIAT GABUNGAN Sekretariat Gabungan (Setgab) merupakan perhimpunan partai koalisi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan ketua pelaksana harian oleh Aburizal bakrie. Setgab didirikan untuk menjembatani antara eksekutif dan politik di legislatif.

5. KONFLIK PERBATASAN DENGAN MALAYSIA Masalah perbatasan dengan Malaysia bersifat laten dan bisa menonjol sewaktu-waktu, tetapi temporer. Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh Kepolisian Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat. Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di Markas TNI untuk masalah ini.

6. ISU JAKSA AGUNG

Munculnya isu itu berawal dari pengajuan uji materiil UU terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji oleh Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Hendarman Supandji tidak sah lagi menjadi Jaksa Agung.