jawaban

Kendati demikian, penerapannya dalam kehidupan bernegara selalu berbeda dari masa ke masa.

Pada masa Orde Lama sejak 1945 hingga 1966, Pancasila diterapkan sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno.

Baca juga: Penyimpangan Konstitusi pada Era Orde Lama

Penerapan Pancasila Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi.

Arti dari ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Meskipun saat itu menurut Soekarno ideologi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak, Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.

Pada masa Orde Lama, masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan.

Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda.

Demokrasi Parlementer

Tahun 1945 hingga 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia.

Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapat tantangan dari dalam.

Dalam kehidupan politik, sesuai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat masih belum dapat dilaksanakan.

Alasannya adalah karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.

Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Sistem ketatanegaraan yang seperti ini membuat terjadinya ketidakstabilan pemerintahan.

Selain itu, tantangan lain dari penerapan Pancasila datang dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang saat itu ingin mendirikan negara Islam.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer

Demokrasi Liberal

Pada periode 1950 hingga 1955, penerapan Pancasila lebih diarahkan sebagai demokrasi liberal.

Sistem pemerintahan yang liberal ini lebih menekankan pada hak-hak individu.

Pada masa ini, bermunculan berbagai aksi pemberontakan, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Namun, dalam bidang politik, demokrasi berjalan jauh lebih baik setelah terlaksananya Pemilihan Umum 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis.

Kendati demikian, para anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan.

Hal ini lantas menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Baca juga: Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi Terpimpin

Periode tahun 1956 hingga 1965 dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin.

Pada masa ini, demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat seperti amanah nilai-nilai Pancasila.

Kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 1959.

Oleh sebab itu, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.

Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup.

Selain itu, muncul juga politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai jalan tengah dari tiga ideologi besar di Indonesia.