Jawaban:

Untuk mencapai tujuan Negara di Bidang Kesejahteraan Rakyat perlu

dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjalin kinerja yang baik. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyaraka, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan/kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Oleh karena itu sebagai Negara kesatuan ini dibentuklah Pemerintahan Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional. Dan Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas perbantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Manfaat Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan pemberian otonomi seluas-luasnya untuk daerah adalah:

a.Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta msyarakat;

b. Mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan/ kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

c. Bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Penjelasan:

Urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan

pusat dikenal sebagai istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan

pemerintahan KONKUREN.

Urusan Pemerintahan Kerukunan terdiri :

A. Urusan pemerintahan wajib meliputi :

A.1 Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. PK dan tata ruang;

d. Perumahan dan kawasan pemukiman;

e. Tramtibum dan Linmas;

f. Sosial.

B.1 Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

atau macam-macam pelayanan dasar :

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pangan;

d. Pertanahan;

e. Lingkungan hidup;

f. Admini Dukcapil;

g. PMD;

h. Pengendalian PDDK dan KB;

i. Perhubungan;

j. Kominfo;

k. Koperasi atau usaha kecil menengah;

l. Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olahraga;

n. Static;

o. Persandian;

p. Kebudayaan;

q. Perpustakaan;

r. Arsip