Jawaban:

D.

Penjelasan:

Konsekuensi hukum dari adanya sistem hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Bagir Manan adalah bahwa "Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat" (poin 4)

✘ Prinsip ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Menurut Bagir Manan ada 5, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;

2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Isi atau muatan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat;

4. Suatu peraturan perundang-undangan baru dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau paling tidak dengan yang sederajat; dan

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Dan peraturan perundang-undangan yang mengandung materi khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan dengan materi umum.