Perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus dapat dibuktikan melalui aspek-aspek berikut:

1. Kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik.
2. Kompleksitas kejahatan ekonomi.
3. Tingginya dampak kerugian.
4. Keharusan perlindungan hak konsumen.

Hal ini tercermin baik dalam hukum formil maupun hukum materiilnya.

Pembahasan

Perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus merupakan bentuk respons dari negara terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi yang semakin berkembang. Hal ini terlihat dari kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik dan detail guna mencegah tindakan kriminal di bidang ekonomi yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Kompleksitas kejahatan ekonomi sendiri semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi kejahatan ekonomi yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Tingginya dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus diperlukan. Dalam banyak kasus, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ekonomi dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan merugikan banyak pihak, seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum.

Perlindungan hak konsumen juga menjadi alasan mengapa pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus diperluas. Hak konsumen dapat dilanggar dalam kejahatan ekonomi, seperti penipuan dan manipulasi harga. Dengan pengaturan tindak pidana yang lebih spesifik, maka hak konsumen dapat lebih dijamin dan dilindungi secara efektif.

Dalam hukum formil, perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus dapat terlihat dari regulasi dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan dalam hukum materiil, perluasan pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana khusus dapat terlihat dari sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan terhadap pelaku kejahatan ekonomi.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang Sanksi hukum menurut pasal 10 KUHP yomemimo.com/tugas/3766297
2. Materi tentang sanksi-sanksi pelanggaran hukum yang ada di Indonesia yomemimo.com/tugas/36143090
3. Materi tentang penggolongan hukum menurut isinya yomemimo.com/tugas/4299989

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Detail Jawaban

Kelas      : SMA

Mapel    : PPKN

Bab        : Norma Hukum

Kode      : -

#AyoBelajar #SPJ2