Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusitentanghak pemerintah daerah atau hak otonomi berimplikasi kepada desentralisasikebijakan yang membuat semakin leluasanya pemerintah daerah untuk membuatkebijakan yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan diberikan hak otonomi atas daerahnya maka pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan urgensi masing masing daerah.

Penjelasan:

Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahjunctoPasal 18 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 5 UUPEMDA

“5 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasak 18 A UUD 1945

"1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

"(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

Pemerintah daerah telah diberikan hak otonomi untuk mengatur kebijakan masing-masing daerahnya. Hak otonomi itu sendiri merupakan bentuk desentralisasi kewenangan agar kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan potensi masing-masing daerahnya.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang Hak Otonomi Pemda

yomemimo.com/tugas/6285102

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1