Apa Itu Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer?

Secara definitif, demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara.

Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat untuk mengangkat seorang perdana menteri. Bahkan, parlemen memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pemerintahan di suatu negara.

Tentu hal ini sifatnya berbeda dengan demokrasi presidensial yang tonggak kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden dan perdana menteri. Presiden adalah pucuk pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengurus tugas-tugas pemerintahan (eksekutif).

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku yang ditulisnya berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" menggambarkan jika demokrasi parlementer memiliki beberapa pola.

Misalnya, badan eksekutif (pemerintah) dan badan legislatif (parlemen) memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya.

Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer

Negara yang menerapkan demokrasi parlementer atau sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri, antara lain:

● Sistem pemerintahan secara langsung dipimpin oleh perdana menteri

● Presiden atau raja memiliki peran sebagai kepala negara

● Badan eksekutif yang direpresentasikan oleh presiden dipilih secara konsensus oleh badan legislatif (parlemen)

● Perdana menteri memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri di pemerintahan

● Badan legislatif (parlemen) dapat menurunkan badan eksekutif (presiden)

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Parlementer

Secara akademis sistem demokrasi parlementer dinilai memiliki beberapa kelebihan yang strategis, seperti:

● Akselerasi dalam membuat kebijakan, karena adanya konsensus dan ketergantungan antara badan eksekutif dan legislatif

● Tidak tumpang tindih terkait konteks tanggung jawab, implementasi, dan membuat kebijakan

● Kontrol yang ideal dari badan legislatif kepada badan eksekutif

Di lain sisi, demokrasi parlementer juga dinilai memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

● Dinamis dan tidak jelasnya waktu dilaksanakannya pemilihan umum

● Terlalu tergantungnya badan eksekutif kepada badan legislatif, sehingga berpotensi pemerintah dijatuhkan sewaktu-waktu

● Di sisi lain, badan eksekutif juga dapat mengontrol badan legislatif sewaktu-waktu ketika jumlah partai koalisi lebih banyak di parlemen