Jawaban:

Izin menjawab, pengaturan hubungan pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat menurut ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan:

• pada hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat, perjalanan panjang sejara ketatanegaraan membawa desa sebagai unit administrasi terendah dari struktur pemerintahan di Indonesia.terkait hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat pertama terkait dana desa. adapun hubungannya ( the relation village goverment with central goverment) telah termasuk didalam  UU No. 6 Tahun 2014. salah satu titah ialah ihwal kepastian anggaran pusat untuk desa ( Pasal 72 ayat (1) b junto Pasal 113 huruf h), adanya dana alokasi  APBN diderivikasikan langsung kedesa. kedua terkait hubungan fungsional. pola hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat saat ini telah diatur dalam UU dengan memperhatikan kekhususan dengan kergaman daerah, hubungan pusat dengan desa hal urusan pemerintahan di muat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yakni pada : Pasal 20 ayat (1), Pasal 285, Pasal 294 ayat (2).
• Dalam hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah, pemdes memang merupakan bagian yang tidak dapayt di[isahkan secara geografis karena wiayah pemdes juga merupakan wilayah dari pemerintahan daera. Hal ini utamanya berhubungan dengan pembinaan serta kegiatan-kegiatan dan urusan yang diserahkan dari daerah ke desa dikerjakan bersama namum uniknya disatu sisi tetap memiliki otonomnya, yakni dalam hal mengatur rumah tangga desa serta membuat peratura desa ( UU 32 Tahun 2014).