1. Tiap negara tentunya mempunyai lembaga- lembaga negara yang memegang masing- masing kekuasaan. Lembaga-lembaga tersebut harus saling berhubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan contoh tersebut, konstitusi memiliki fungsi, yaitu ....A menghadirkan keadilan
B. memberikan ketertiban
C. menjamin hak-hak asasi warga negara
D. menentukan dan membatasi kekuasaan
negara
E. mewujudkan nilai-nilai ideal antara lain kemerdekaan atau kebebasan (freedom)

2. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Pengertian tersebut merupakan pengertian konstitusi dalam arti...
A. luas
B. sempit
undang-undan
C. undang-undang
D. undang-undang dasar
E. sistem hukum nasional

3. Dalam urutan peraturan perundang undangan, peraturan di bawah undang undang dasar seperti undang-undang. peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal ini menandakan kedudukan konstitusi,
yaitu sebagai....
A. hukum dasar
B. hukum tertinggi
C. menghadirkan keadilan
D. menjamin hak-hak warga negara
E. menentukan dan membatasi kekuasaan

4. Setiap warga negara mempunyai hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, dan hak-hak asasi lainnya. Hak-hak tersebut tercantum dalam konstitusi dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai fungsi sebagai....
A menghadirkan keadilan
B. memberikan ketertiban
C. menjamin hak-hak asasi warga negara
D. menentukan dan membatasi kekuasaan
negara
E. mewujudkan nilai-nilai ideal antara lain kemerdekaan atau kebebasan (freedom)

5. Isi dari konstitusi adalah berbagai aturan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan negara. Contohnya adalah presiden dan wakil presiden yang hanya dapat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sam hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai kedi dukan sebagai...
A hukum dasar
B. hukum tertinggi
C. menghadirkan keadilan.
D. menjamin hak-hak warga nagara
E. menentukan dan membatasi kekuasaan
negara

6. Proses penyusunan undang-undang dasar Indonesia dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPK. Secara khusus, rancangan UUD dibahas oleh BPUPK pada sidang keduanya, yaitu tanggal....
A. 10-16 Juli 1945
B. 10-16 Juni 1945
C. 29 Mei-1 Juni 1945
D. 18-21 Agustus 1945
E 29 Maret-1 April 1945

7. Perhatikan hasil-hasil sidang berikut.
(1) Menyepakati lambang negara.
(2) Sebutan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
(3) menetapkan dan mengesahkan UUD
NRI Tahun 1945.
(4) Memilih dan mengangkat Sekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
wakil presiden. Hasil sidang yang dilakukan oleh panitia perancang UUD ditunjukkan oleh nomor..
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (2)
C. (1) dan (4)
D. (2) dan (3)
E. (3) dan (4)

8. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh salah satu badan juga bertugas mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Badan yang dimaksud adalah....
A. PPKI
B. BPUPK
C. Panitia Sembilan
D. Panitia Hukum Dasar
E. Panitia perancang UUD

9. Awalnya, anggota PPKI berjumlah 21 orang. Namun, kemudian terdapat enam orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Berikut yang tidak termasuk keenam anggota tambahan tersebut adalah....
A. Sayuti Melik
B. R. P. Suroso
C. Achmad Subarjo
D. Ki Hajar Dewantara
E. Kasman Singodimejo

10. Terdapat beberapa perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibandingkan dengan rancangan awal. Di bawah ini yang bukan perubahan tersebut adalah...
A. Mengganti istilah "hukum dasar
menjadi "undang-undang.
B. Kata "Mukadimah" yang terdapat dalam "Piagam Jakarta" diganti dengan kata "pembukaan".
C. Pasal 6 Ayat (1), "Presiden ialah orang
Indonesia asli yang beragama Islam", diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli.
D. Pada alinea keempat yang tercantum
sila kedua Pancasila yang berbunyi "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
E. Pasal 29 Ayat (1). "Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
​