Dalam perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di indonesia di tandai dengan serangkaian undang undang mengenai pemerintahan daerah dengan berkali kali di ganti atau di ubah mulai dari: undang undang nomor 1 tahun 1945,undang undang nomor 22 tahun 1948,undang undang nomor 1 tahun 1957,undang undang nomor 18 tahun 1965,undang undang nomor 5 tahun 1974,undang undang nomor 22 tahun 1999,undang undang nomor 32 tahun 2004.berdasarkan undang undang tersebut menjelaskan dasar atau esensi atas perubahan regulasi tersebut dari:
sistem kelembagaannya, kedudukan atau peran,
kewenangan.​