Jawaban:

Kewenangan dalam pelaksanaan/pembuatan UU/kebijakan harus berdasar pada UUD 1945 dan konstitusi tertinggi negara.

Dan setiap kebijakan yang dirumuskan/diselenggarakan harus sesuai dengan cara operasional yang struktural dan sistematis, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi.

Karena menurut saya, patokan daripada konstitusi tertinggi negara sendiri ialah suatu hal yang telah dirumuskan secara bijaksana dan sebaik-baiknya oleh para pendiri negara. Agar bersifat mengekang namun tetap bersifat universal serta rasional dan mudah untuk diterapkan baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dalam ajang penyelenggaran pemerintahan Indonesia..

Semoga membantu..

Ini hanya sekedar pendapat saya pribadi, mohon kebijaksanaan dan pertimbangannya..