Jawaban:

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah

merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan

yang baik (good governance2

). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara. Kelima tahapan itu adalah, pertama, perencanaan dan

penganggaran, kedua, pelaksanaan anggaran, ketiga, akuntansi, pelaporan dan

pertanggungjawaban anggaran, keempat, pengawasan internal, dan, kelima,

pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.

Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran

diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga

perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut

misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD.

Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam

penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber

dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak)

maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang

transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah

maupun oleh BUMN/BUMD.

Dibidang akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban diperlukan adanya

standar dan sistem akuntansi yang baku dan diterapkan secara konsisten sehingga

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan

1

Guru Besar (Emeritus) Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I.,

periode 2004-2009.

2 Governance menggambarkan bagaimana lembaga dan departemen administratif pemerintahan berfungsi dan,

dalam arti luas, termasuk bagaimana interaksi atau keterkaitan antara individu warganegaranya, kelompok