Jawaban:

a) Sejarah perjalanan demokrasi Pancasila dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada saat itu, para pendiri bangsa Indonesia menyusun UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara. Prinsip demokrasi Pancasila tertuang dalam Piagam Jakarta pada tahun 1959, yang menggariskan prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, dan pemilihan umum. Sejak itu, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara periodik.

b) "Rezim penguasa" memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila karena mereka memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan politik. Rezim penguasa yang kuat dapat memengaruhi proses politik dan pembuatan kebijakan, serta memiliki kendali terhadap lembaga-lembaga negara. Hal ini bisa mempengaruhi keterlibatan publik, kebebasan berpendapat, serta pembatasan terhadap hak-hak politik dan sipil.

c) Untuk menjaga agar warna demokrasi Pancasila tidak bergantung pada "rezim yang berkuasa", diperlukan upaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan lembaga pemilihan umum. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat agar mereka dapat mengerti hak-hak dan kewajiban dalam demokrasi, serta menjadi pemilih yang cerdas. Transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat juga harus dijaga dan ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dapat tetap berjalan dengan baik meskipun pergantian rezim penguasa.

Semoga membantu!