Jawaban:

Tanah waqaf tidak dapat diubah statusnya kecuali dengan persetujuan bersama dari pembuat waqaf, pemegang amanah waqaf, dan/atau lembaga waqaf yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pembangunan tempat ibadah dapat dianggap sebagai kepentingan umum jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

• Dibutuhkan untuk kepentingan umum secara nyata dan tidak dapat diwujudkan dengan cara lain.
• Dibutuhkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara.
• Memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial.