Jawaban:

Sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 di Indonesia, pada awalnya, dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang cocok untuk negara demokratis seperti Indonesia. Namun, pada kenyataannya, sistem tersebut tidak mampu membawa Indonesia ke arah kemakmuran.

Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Instabilitas politik: Kebijakan dan keputusan yang diambil di level pemerintahan sering kali tidak sinkron dan tidak konsisten karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan politik antara partai-partai politik yang terlibat dalam koalisi.

2. Ketergantungan terhadap kebijakan luar negeri: Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh negara-negara besar sering kali mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia, terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan.

3. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial dan ekonomi: Masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kekurangan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan.

4. Korupsi dan nepotisme: Masalah korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan parlementer juga menjadi faktor yang membuat kebijakan pemerintah tidak efektif dan berujung pada pemborosan anggaran negara serta merugikan kepentingan masyarakat.

Karena itu, meskipun sistem pemerintahan parlementer dianggap sebagai sistem pemerintahan yang efektif di negara-negara demokratis, namun di Indonesia, pada masa berlakunya UUDS 1950, praktiknya tidak mampu membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran karena masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaannya.