Mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi dapat melibatkan beberapa langkah dan proses. Saya akan menjelaskan tiga mekanisme utama yang biasanya digunakan dalam penyelesaian konflik semacam itu:

1. Interpretasi dan Harmonisasi:

Dalam kasus pertentangan antara peraturan gubernur dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, langkah pertama adalah melakukan interpretasi hukum. Pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau badan hukum yang relevan, akan menafsirkan ketentuan hukum yang terlibat dalam konflik tersebut. Tujuannya adalah mencari cara untuk mengharmonisasi atau menyelaraskan kedua peraturan sehingga tidak ada konflik antara keduanya. Dalam beberapa kasus, penafsiran yang tepat dapat menyelesaikan pertentangan tanpa perlu tindakan lebih lanjut.

2. Pembatalan atau Pembuatan Ulang:

Jika interpretasi dan harmonisasi tidak memungkinkan, mekanisme berikutnya adalah pembatalan atau pembuatan ulang peraturan. Pihak yang berwenang, seperti pengadilan konstitusi atau badan hukum tertentu, dapat memutuskan untuk membatalkan peraturan gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan gubernur dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Sebagai alternatif, pihak yang berwenang juga dapat mengusulkan atau membuat ulang peraturan gubernur agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Perubahan atau Amandemen:

Pilihan terakhir adalah melakukan perubahan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan gubernur yang bertentangan. Melalui proses legislatif atau administratif, pihak yang berwenang dapat memperbarui atau mengubah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengakomodasi atau mengatasi pertentangan dengan peraturan gubernur. Proses ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.