Jawaban:

Suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM. Akan tetapi, Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU 26/2000”).

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Penerapan HAM antara negara satu dan lainnya berbeda karena setiap negara memiliki konstitusi, hukum, dan dasar negara yang berbeda. Selain itu, kondisi warga negara satu dengan negara lain juga memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.