Good governance dalam konteks penataan ruang di Indonesia melibatkan empat aspek utama yang diidentifikasi oleh Bank Dunia. Berikut adalah analisis dan contoh mengenai masing-masing aspek tersebut:

Partisipasi Publik: Partisipasi publik merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang. Melalui partisipasi publik yang aktif, masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat, dan aspirasi mereka terkait pembangunan dan penataan ruang di daerahnya. Contohnya adalah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang secara partisipatif, seperti melalui musyawarah desa/kelurahan atau forum konsultasi publik.

Transparansi: Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan penataan ruang. Hal ini memastikan bahwa informasi yang relevan, termasuk data dan kebijakan, dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Contohnya adalah menyediakan peta rencana tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat secara online atau melalui kantor pemerintah setempat.

Akuntabilitas: Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penataan ruang. Hal ini termasuk pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana tata ruang serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Contohnya adalah adanya mekanisme pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan rencana tata ruang oleh instansi terkait.

Efisiensi: Efisiensi melibatkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam penataan ruang. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya secara bijaksana, pengurangan birokrasi yang berlebihan, dan penerapan teknologi informasi yang memadai. Contohnya adalah penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk analisis data spasial dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Keempat aspek ini saling terkait dan penting untuk menjalankan good governance dalam penataan ruang di Indonesia. Dengan menerapkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, diharapkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan penataan ruang dapat berjalan lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan.

semoga membantuu