Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  Contoh: Tap MPR No. IV/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
  
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  Contoh: Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  
• Peraturan Pemerintah
  Contoh: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  
• Peraturan Presiden
  Contoh: PERPRES No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  
• Peraturan Daerah Provinsi
  Contoh: Peraturan Daerah Provinsi Sulaesi Selatan Nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
  
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten sragen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Pembahasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang konsep geografi yomemimo.com/tugas/14626775

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1