3199** Dasar Hukum Batas Wilayah Periode Kemerdekaan Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia, sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891 Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal- lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. b. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915 Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindak- lanjuti dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928 Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoi, antara gunung api, yang menjadi bagian dari Traktat 1891. gunung raya dan d. MoU Indonesia dan Belanda tahun 1973 Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, munikasi, keimigrasian, dan ketetuan bea dan cukai. tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan ko- Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menga- rahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wila- yah. Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedau- latan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.perbedaan dari dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan

​