Jawaban:

Dasar negara dapat diubah dan diganti, tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam beberapa negara, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi, yaitu melalui proses perubahan atau penggantian konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan suatu negara, termasuk dasar-dasar negara yang merumuskan hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, dan struktur pemerintahan.

Dalam beberapa negara, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme referendum, yaitu melalui suatu proses pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh warga negara yang berhak memilih. Dalam proses referendum, warga negara diminta untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju terhadap perubahan atau penggantian dasar negara yang diusulkan.

Dalam beberapa negara lain, proses perubahan atau penggantian dasar negara dapat dilakukan melalui mekanisme perundingan atau konsultasi, yaitu melalui proses diskusi dan negosiasi antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau tokoh-tokoh terkemuka.

Pada dasarnya, proses perubahan atau penggantian dasar negara merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah, karena harus memperhatikan berbagai pertimbangan hukum, politik, dan sosial. Oleh karena itu, proses perubahan atau penggantian dasar negara harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional.