a) Bertentangan: Hubungan antara perundang-undangan yang bertentangan adalah ketika dua atau lebih perundang-undangan yang berbeda memiliki isi yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Contoh: Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang kerja anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan kerja anak di bawah usia 14 tahun di bidang tertentu.

b) Tumpang tindih atau overlapping: Hubungan antara perundang-undangan yang tumpang tindih atau overlapping adalah ketika dua atau lebih perundang-undangan memiliki isi yang sama atau hampir sama, sehingga membuat kebingungan dalam penerapannya. Contoh: Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kedua peraturan tersebut memiliki isi yang sama mengenai pajak penghasilan.

c) Saling menafikan atau saling meniadakan: Hubungan antara perundang-undangan yang saling menafikan atau saling meniadakan adalah ketika dua atau lebih perundang-undangan saling meniadakan isi atau efek hukum dari perundang-undangan yang lain. Contoh: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang meniadakan peraturan yang melarang perempuan bekerja di bidang tertentu.

d) Saling mendukung: Hubungan antara perundang-undangan yang saling mendukung adalah ketika dua atau lebih perundang-undangan saling memperkuat atau mendukung tujuan dan isi dari perundang-undangan yang lain. Contoh: UU No. 18 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang mendukung UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menjamin hak-hak pekerja.