Jawaban:

a. Kasus dokter dengan pasien di atas dapat masuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab produsen atau penyedia jasa terhadap konsumen. Dalam kasus ini, dokter memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai konsumen, sehingga dokter wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman sesuai dengan standar yang berlaku. Jika dokter tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pasien dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konsumen untuk memperoleh ganti rugi.

b. Dilihat dari aspek hukum pidana, dokter yang memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dapat terancam pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengakibatkan kematian atau luka berat pada orang lain dapat dihukum penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 600 juta. Jika dokter melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan pasien menderita luka berat atau bahkan meninggal dunia, maka dokter dapat dijerat dengan pidana tersebut.

c. Berdasarkan UUPK, dokter tidak dapat menolak permintaan pengembalian uang dari pasien dengan alasan struk pembayaran yang sudah diterima. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUPK yang menyebutkan bahwa setiap persyaratan atau ketentuan yang merugikan konsumen yang diatur dalam perjanjian, nota kesepahaman, atau perjanjian lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dokter wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memberikan pengembalian uang kepada pasien jika memang pasien merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Jika dokter menolak untuk memberikan pengembalian uang, pasien dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konsumen untuk memperoleh ganti rugi.

Penjelasan: