Jawaban:

Benar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengubah hasil perhitungan suara dalam pemilu diancam dengan pidana. Pasal 270 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan perubahan atau penambahan terhadap hasil perhitungan suara dalam pemilu diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun."

Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilu, dan bahwa tindakan yang merugikan proses tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan jujur.