1. Perbandingan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebelum dan pasca amandemen UUD 1945 dalam hal :

a. Pemilihan Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semuanya diangkat oleh Presiden. Setelah amandemen UUD 1945, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

b. Periodisasi masa jabatan presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden adalah lima tahun dengan kemungkinan memperoleh satu kali masa jabatan tambahan. Setelah amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden adalah lima tahun dengan batasan maksimal dua periode masa jabatan.

c. Pemberhentian presiden di Indonesia

Sebelum amandemen UUD 1945, pemberhentian presiden hanya bisa dilakukan melalui impeachement yang dilakukan oleh DPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemberhentian presiden bisa dilakukan melalui impeachment oleh DPR atau melalui mekanisme lain yang diatur dalam UUD 1945.

2. Urgensi pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan wakil presiden di Indonesia

Pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya kepemimpinan yang berkuasa terlalu lama. Dengan adanya batasan masa jabatan yang jelas, akan memungkinkan pergantian kepemimpinan secara berkala sehingga dapat memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin yang lebih muda dan berbakat untuk bersaing dalam pemilihan umum.

Selain itu, pengaturan periodisasi masa jabatan juga penting untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu orang atau kelompok kekuasaan tertentu yang berdampak pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dengan adanya batasan masa jabatan, akan memberikan tekanan pada pemimpin untuk bekerja secara efektif dan produktif selama masa jabatannya.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga penting untuk mencegah kembalinya era Orde Baru yang dikenal dengan kepemimpinan yang berkuasa terlalu lama dan kurang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.