Kebijakan kebijakan yang tidak sesuai dengan pancasila:

1. Hak tidak memilih (golput) dijerat dengan UU terorisme, UU ITE dan KUHP.

2. Upaya penghambatan, pembubaran dan kekerasan dan penangkapan terhadap aksi damai warga negara seperti aksi May Day.

3. Pengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan.

4. Perpres izin investasi Miras.

5. Kebijakan impor keledai.

6. Kebijakan program mobil murah.

7. Pemberian asimilasi, remisi dan grasi terhadap terpidana korupsi.

8. Pembagian dana Bantuan Langsung Tunai tidak sampai ke pihak yang berhak mendapatkannya.

9. Kenaikan Harga BBM

10. Praktek manipulasi dan korupsi di kalangan pemerintah.

Pembahasan

Lembaga negara mempunyai tugas menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan UUD 1945.

Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus disesuaikan dengan kepentingan negara dan masyarakat di dalamnya.

Indonesia pernah melakukan

pengembangan lembaga negara. Ketiga lembaga baru itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia. Karena HAM berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Sistem demokrasi di Indonesia meliputi:

1. Mengutamakan musyawarah mufakat.

2. Tidak berdasarkan dominasi mayoritas atau tirani minoritas.

3. Mengutamakan kekeluargaan.

Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum.

Implementasi Pancasila dalam bidang politik harus didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar - benar merealisasikan harkat dan martabat manusia.