Jawaban:

Sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam hal ini adalah KA Kantah Kabupaten TTS, NTT dan Pemkab, TTD dengan Pemprov NTT dapat menjadi objek peradilan di Pengadilan TUN jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tersebut diantaranya adalah harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berisi data yang benar dan lengkap, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sertifikat hak pakai tersebut memenuhi persyaratan tersebut, maka sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai objek peradilan di Pengadilan TUN.