Jawaban:

1. Perbandingan Mekanisme Checks and Balances Masa Orde Baru dan Era Reformasi:

Masa Orde Baru (1966-1998):

- Pemerintahan Orde Baru di Indonesia didominasi oleh Presiden Soeharto yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan cenderung otoriter.

- Pemerintahan Orde Baru memiliki lembaga legislatif yang bernama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), tetapi MPR secara efektif merupakan forum pengesahan kebijakan pemerintah, bukan lembaga legislatif independen.

- Sistem politik Orde Baru sangat terpusat pada kekuasaan eksekutif, dengan presiden yang memiliki pengaruh yang dominan dalam pembentukan kebijakan.

- Lembaga yudikatif pada masa Orde Baru memiliki ketergantungan yang tinggi pada kekuasaan eksekutif dan tidak sepenuhnya independen dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Era Reformasi (1998-sekarang):

- Era Reformasi di Indonesia ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan perubahan sistem politik menuju demokrasi yang lebih terbuka.

- Konstitusi Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya amendemen pada UUD 1945, yang menguatkan prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara.

- Sistem politik demokrasi yang lebih inklusif tercipta, dengan pembentukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif independen yang memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah.

- Lembaga yudikatif diberikan kebebasan yang lebih besar untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang independen.

- Terdapat mekanisme pemilihan umum yang teratur dan terbuka untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat, sehingga memberikan kontrol dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik.

2. Praktek Checks and Balances dalam Sistem Demokrasi pada Proses Berjalannya Pemerintahan:

Checks and balances dalam sistem demokrasi adalah prinsip yang memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah beberapa contoh praktek checks and balances dalam sistem demokrasi:

- Lembaga legislatif (misalnya DPR) memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dan dapat menolak atau memperbaiki usulan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

- Lembaga yudikatif (misalnya Mahkamah Konstitusi) bertugas untuk menafsirkan undang-undang dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah dan warga negara.

- Kebebasan media massa memainkan peran penting dalam checks and balances dengan memberikan informasi independen, mengawasi kebijakan pemerintah, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

- Mekanisme pemilihan umum memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mewakili kepentingan mereka. Pemilihan umum yang adil dan transparan memastikan bahwa pemerintahan memiliki legitimasi yang kuat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

- Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM dan kelompok advokasi, berperan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, memantau kinerja pemerintah, dan mengawasi tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip checks and balances ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjaga keseimbangan kekuatan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi.