Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan  Investasi mengoordinasikan:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.Kementerian Perhubungan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Kementerian Kelautan dan Perikanan.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Badan Koordinasi Penanaman Modal danInstansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet.penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sehingga dari kesimpulan diatas selain yang diatur didalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka bukan termasuk kementerian yang berada di bawah kementerian koordinator bidang kemaritiman contohnya Kementerian ketenagakerjaan.