Berikut ini adalah pertanyaan dari salishudatulah pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
B. Penangkapan koruptor oleh Kepolisian RI dan DPR
C. Pengangkatan para menteri oleh presiden atas persetujuan DPR
D. Kolaborasi pembuatan UU antara Eksekutif dan Legislatif
E. Pembuatan Perppu oleh eksekutif dengan yudikatif
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
D
Penjelasan:
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.
maaf kalau salah, semoga membantu (✿^‿^)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh renantareflin dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sun, 11 Jun 23