No. 1. Soal PENATAAN ULANG JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Perubahan ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan secara bertahap (lazim disebut) perubahan pertama 1999, perubahan kedua Tahun 2000, perubahan ketiga Tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. mengakibatkan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan bukan pemegang kedaulatan rakyat kecuali dalam hal tertentu yang sangat terbatas. Dengan demikian maka MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk membentuk ketetapan (ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang berlaku sebagai norma umum. Dalam praktek masih ada Ketetapan MPR normanya mengikat secara umum terutama setelah dinyatakan tetap berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR / 2003 tentang Peninjauan kembali Materi dan Status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, telah menetapkan sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tetap berlaku dengan kualifikasinya masing-masing. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tersebut adalah ketentuan Perundang-Undangan yang secara normatif mengikat dalam kehidupan bernegara dalam Negara Republik Indonesia Untuk tertib hukum maka sturuktur perundang-undangan sebagai mana diatur pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan perlu ditata ulang sampai kedudukan dan fungsinya jelas apakah sebagai sumber tertib hukum atau bukan, Apakah dapat diuji materil oleh Lembaga Peradilan, Legislatif ataukah Eksekutif. Kejelasan kedudukan dan fungsinya dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia akan memperlancar terwujudnya Supremasi hukum. Pemerintah perlu segera menentukan Kedudukan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dalam struktur Perundang-Undangan kearah terbentuknya sumber tertib hukum sebagai instrumen terwujudnya supremasi hukum yang menjadi arah Pemerintahan pasca reformasi atau dengan melalui permohonan Uji materil ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut ke Mahkahmah Konstitusi Atau Mahkamah Konstitusi menentukan status Kedudukan Ketetapan MPR tersebut dalam struktur Perundang-Undangan di Indonesia. Jelaskan, isu hukum apa yang diangkat dari permasalahan diatas ?​