• Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya."

• Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

• Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh manfaat dari lingkungan hidup yang baik dan sehat."

• Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Penjelasan

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam konstitusi Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan hak yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut.